Revisi uu 13 tahun 2003 pdf

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan 

megalibrarypczn.web.app
 Cara factory reset samsung m20

Pemerintah masih mengkaji usulan revisi UU Ketenagakerjaan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan 

Menaker: Draf Revisi UU Ketenagakerjaan yang Beredar di ...

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Perbedaan UU No. 20 tahun 2003 dengan UU No. 2 tahun 1989 ... Terdapat beberapa Perbedaan UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dengan UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989. Misalnya dari jumlah bab dan pasal yang terkandung di dalamnya, UU No. 2 tahun 1989 mempunyai 20 bab dan 59 pasal, sedangkan UU No. 20 tahun 2003 mempunyai 22 bab dan 77 pasal. Dari contoh tersebut sudah jelas kan, bahwa UU No. 20 tahun 2003 ANALISIS KEBIJAKAN UU No. 13 Tahun 2003 tentang ... ANALISIS KEBIJAKAN UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Study Kasus “Tenaga Kerja Asing ,Stephen Michael Young, eks Pegawai PT. Siemens Indonesia menggugat PT. Siemens Indonesia karena PHK Sepihak dan Pesangon Tidak Dibayar” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun … Cara Menghitung Uang Pesangon Karyawan Saat PHK Sesuai ... Jan 05, 2018 · Posted in Aplikasi Penggajian, Cara Menghitung Gaji Karyawan, UU Ketenagakerjaan Tagged besaran uang pesangon karyawan, cara menghitung uang pesangon, Hak Cuti Tahunan, HR software, payroll software indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja, PHK, Uang Penggantian Hak, Uang Penghargaan Masa Kerja, UPH, UPMK, UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, UU No

UU Ketenagakerjaan Baru (Updated) - hukumonline.com

Ini Alasan Buruh Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan No 13/2003 Sebenarnya alasan diatas hanya alasan dan retorika saja, dan tidak relevan disampaikan oleh pemerintah, karena sejak tahun 2005/2006 sebelum UU 13/2003 ini di judicial review, pemerintah terus berupaya mendorong revisi UU 13/2003 dengan konsep yang mirip dengan pandangan pengusaha, yang artinya lebih mengakomodir kepentingan pengusaha. Soal Revisi UU Ketenagakerjaan, Menaker Perlu Perhatikan ... Jakarta - Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lantas, materi-materi apa saja yang perlu dikaji ulang dalam UU tersebut? Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, revisi UU Ketenagakerjaan sebenarnya tidak mendesak, tapi jika mau direvisi ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang. Alasan di Balik Ngototnya Pemerintah Revisi UU ... Pembatasan sistem kontrak hingga besaran pesangon dan upah tenaga kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pun dianggap perlu direvisi. “Saya personally enggak suka [revisi]. Tapi flexibilty labour market di waktu-waktu sekarang ini jadi hal yang tidak bisa dielakkan. Anda, kan, kalau kerja, kan, butuh sekuriti. Buruh Tolak Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

17 Ags 2019 Media sosial ramai membicarakan draft revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dianggap membahayakan kesejahteraan buruh.

sipuu.setkab.go.id Created Date: 11/28/2017 2:29:21 PM UNHAS Siap Kaji Draft Revisi UU No.13 tahun 2003 musuk dalam tim yang ditunjuk pernerintah utmlk melakukan kajian atas drat- revisi Undang Undang nomor 1.3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Set-Isai bertemu Wakil Presiden Jusuf ia mengungkapkatl. hingga kini ada surat resmi penunjukkan tapi kalaa ditunjuk kita sudah siap. Menurutnya. waiar jika Unhas nantinva dilunjuk karena dalam UNDANG 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 15. THR Boleh Dibayar Setengah Bulan Gaji, Ini Isi Revisi UU ...

Nikita's Blog: Imlikasi Revisi Uu No 13 Tahun 2003 ... May 18, 2008 · Sejumlah kalangan menilai revisi ini lebih buruh dari UU itu sendiri. Penolakan ini dilakukan karena sejumlah pasal yang direvisi dinilai mengebiri hak-hak buruh/pekerja, persoalan upah, outsourcing, status pekerja, pesangon, kebebasan berserikat, dan mogok. Untuk kejelasan revisi ini, kami akan menampilkan revisi UU no 13 tahun 2003 tersebut. 1. PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 … act no. 13 year 2003 explanatory notes act of the republic of indonesia number 13 year 2003 concerning manpower explanatory notes on the act of the republic of indonesia number 13 of the year 2003 concerning manpower affairs with the grace of god the almighty, the president of the republic of indonesia, considering: a. Sederet Poin Revisi UU Ketenagakerjaan yang Bikin Buruh ... Jakarta - Para buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI kemarin. Salah satu yang keras disuarakan adalah menolak revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Buruh khawatir, setelah direvisi UU ini justru lebih pro ke pengusaha dan malah melemahkan buruh.

Tenaga Kerja Asing. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 2003 tentang Ketenagakerjaan. 12. Peraturan Presiden Nomor 21. Tahun 2010 tentang. 5 Ags 2019 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan. 9 Ags 2019 Liputan6.com, Jakarta - Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003  atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang. Penetapan Peraturan ( dua belas) tahun. 5. Di antara PasaL L2 dar, Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal,. RUU Cilaka sejatinya merupakan upaya revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan yang sejak 2006 coba dilakukan pemerintah dan terus 

12 Mar 2020 Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU Tercatat , pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang protes dan sanksi pidana hilang, dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak 

JAKARTA - Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh kalangan pengusaha, menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati tidak hanya persoalan pesangon dan upah karyawan. Tetapi … UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ... Jan 10, 2020 · Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Nikita's Blog: Imlikasi Revisi Uu No 13 Tahun 2003 ... May 18, 2008 · Sejumlah kalangan menilai revisi ini lebih buruh dari UU itu sendiri. Penolakan ini dilakukan karena sejumlah pasal yang direvisi dinilai mengebiri hak-hak buruh/pekerja, persoalan upah, outsourcing, status pekerja, pesangon, kebebasan berserikat, dan mogok. Untuk kejelasan revisi ini, kami akan menampilkan revisi UU no 13 tahun 2003 tersebut. 1.